Ini Isi Surat Edaran Kapolri tentang Hate Speech

No comment 1576 views
Bola Tangkas

Surat Edaran Kapolri tentang Hate Speech

Kebebasan publik dalam memanfaatkan teknologi/internet khususnya berkomentar di sosial media dibungkam setelah KAPOLRI Jenderal Badrodin Haiti secara resmi mengeluarkan Surat Edaran (SE) Kapolri untuk menangani ujaran kebencian (hate speech).

Hate Speech adalah ucapan kebencian berupa tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.

Dalam arti hukum, Hate speech merupakan perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

Terkait surat edaran ber-Nomor SE/06/X/2015 KAPOLRI tersebut ditandatangani pada 8 Oktober 2015 lalu dan telah dikirim ke Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) di seluruh Indonesia. Untuk salinannya silahkan Download Surat Edaran KAPOLRI tentang Hate Speech DISINI.

Pada salinan SE yang diterima dari Divisi Pembinaan dan Hukum (Divbinkum) Polri, disebutkan persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional atau internasional seiring meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Bentuk, Aspek dan Media Hate Speech

Pada Nomor 2 huruf (f) SE disebutkan, ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

  1. Penghinaan.
  2. Pencemaran nama baik.
  3. Penistaan.
  4. Perbuatan tidak menyenangkan.
  5. Memprovokasi.
  6. Menghasut.
  7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.

Selanjutnya pada huruf (g) disebutkan, ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat, dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

  1. Suku.
  2. Agama.
  3. Aliran keagamaan.
  4. Keyakinan atau kepercayaan.
  5. Ras.
  6. Antargolongan.
  7. Warna kulit.
  8. Etnis.
  9. Gender.
  10. Kaum difabel.
  11. Orientasi seksual.

Pada huruf (h) disebutkan, ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

  1. Dalam orasi kegiatan kampanye.
  2. Spanduk atau banner.
  3. Jejaring media sosial.
  4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi).
  5. Ceramah keagamaan.
  6. Media masa cetak atau elektronik.
  7. Pamflet.

Pada huruf (i) disebutkan, dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa.